Kemendagri Siap Mediasi Kembali Jika Pembahasan APBD DPRD dan Ahok Mentok

Jakarta - Mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD soal kisruh APBD 2015 hari ini berakhir ricuh dan disebut DPRD deadlock. Sementara itu, proses evaluasi APBD di Kemendagri masih sementara berlangsung dan paling lambat akan kembali diserahkan pada Ahok dan DPRD 13 Maret mendatang.

Saat hasil evaluasi RAPBD 2015 sudah diserahkan pada Ahok dan DPRD nanti, keduanya akan kembali dibahas bersama untuk finalisasi anggaran dan diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan ini paling lambat harus selesai dalam waktu 7 hari kerja sejak dikembalikan. Jika tidak, Kementerian Dalam Negeri akan mengambil alih.

"Ternyata nggak sepakat atau karena keterbatasan waktu, baru nanti ada keputusan lain. Kami tetap mendorong supaya tetap menyepakati baru nanti kita lihat," kata Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Kamis (5/3/2015).

Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri siap kembali memediasi pertemuan kedua instansi ini jika tak ada kata sepakat dalam pembahasan APBD 2015 yang kedua ini.

"Itu kan rumah tangga mereka, kalau mereka minta kami siap," ujar mantan juru bicara Kemendagri yang akrab disapa Donny ini.

Kemendagri saat ini memang mengevaluasi Rancangan APBD DKI 2015. Namun, di tengah evaluasi ini ribut antara Ahok dan anggota DPRD terjadi, sehingga dilakukan mediasi di kantor Kemendagri. Namun bukannya selesai, mediasi ini berujung deadlock.(detik.com)